Home Uncategorized Rakornas Pengendalian Inflasi Secara Virtual Bersama Seluruh FKPD dan OPD BS

Rakornas Pengendalian Inflasi Secara Virtual Bersama Seluruh FKPD dan OPD BS

130
0

MC, Bengkulu Selatan – Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, Bupati Gusnan Mulyadi bersama FKPD serta kepala OPD melaksanakan Rapat koordinasi (Rakornas) nasional secara virtual dan streaming melalui kanal YouTube Kemendagri RI, Senin (14/11/22).

Rakornas pengendalian Inflasi ini rutin dilaksanakan setiap minggunya oleh Kemendagri. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemantauan dan sinkronisasi program dalam pengendalian inflasi di daerah. Rakornas kali ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi.

Disampaikan dalam rapat, menurut John Wempi ada 6 upaya konkrit yang harus dilakukan dalam penanganan inflasi, yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, melaksanakan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan dukungan terhadap pengendalian inflasi serta memberikan dukungan transportasi dari APBD Pemda, katanya.

Dari seluruh Pemerintah daerah (Pemda) yang ada di Indonesia saat ini baru 12 Pemda yang telah melaksanakan keenam upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah tersebut.

Diantaranya 66 Pemda telah melaksanakan 4 sampai dengan 5 upaya konkrit penanganan inflasi. Sementara 298 Pemda baru melakukan 1 sampai dengan 3 upaya konkrit penanganan inflasi. Dan 138 Pemda yang belum sama sekali melakukan upaya konkrit penanganan inflasi, ujarnya

Kementerian Perdagangan pada rakornas kali ini mengajak seluruh Pemda untuk bekerja sama dengan Bulog dalam rangka menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas harga (KPSH) terhadap barang-barang kebutuhan pokok di masyarakat utamanya bahan pokok beras serta bahan pokok lainnya.

Pihak Kementerian Perdagangan juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan potensi peningkatan harga yang perlu diwaspadai. Misalnya pada komoditi minyak goreng yang perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap distribusi migor di daerah.